![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui webinar internasional bertajuk “Pelatihan Literasi & Aplikasi Smart PMI untuk PMI di Korea Selatan”. Kegiatan yang berlangsung secara daring itu diikuti PMI yang bekerja dan berdomisili di Korea Selatan.
Webinar tersebut diselenggarakan oleh Proyek Berbasis Masyarakat Universitas (PBMU) Siber Muhammadiyah bersama Komunitas Migran Indonesia (KMI) dan Forkomasi Korea Selatan. Kehadiran OJK dalam kegiatan itu bertujuan membekali PMI dengan kemampuan mengelola keuangan secara bijak sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan digital yang semakin berkembang.
Berdasarkan data Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), selama periode Januari hingga April 2026 telah dilakukan 97.423 layanan penempatan PMI ke berbagai negara. Namun, di tengah kontribusi besar tersebut, para pekerja migran masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam pengelolaan keuangan dan risiko penipuan yang berpotensi mengurangi manfaat ekonomi hasil kerja mereka di luar negeri.
Pada periode yang sama, KP2MI juga menerima 1.111 pengaduan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 50 pengaduan berkaitan dengan jaminan sosial PMI dan 24 pengaduan terkait penipuan peluang kerja. Data itu menunjukkan masih adanya kerentanan yang dihadapi PMI, baik dalam aspek perlindungan maupun keamanan finansial.
Rektor Universitas Siber Muhammadiyah, Bambang Riyanta, menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas PMI secara menyeluruh, tidak hanya dalam aspek ekonomi tetapi juga kesehatan mental dan keamanan digital.
“PMI merupakan salah satu aset bangsa yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk memiliki bekal pengetahuan yang memadai agar mampu mengelola keuangan dengan bijak, menjaga keamanan digital, serta memahami hak dan perlindungan yang dimiliki selama bekerja di luar negeri,” ujarnya, Sabtu (31/5/2026).
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili Manajer OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Ika Budhi Pratiwi, memberikan materi mengenai perencanaan keuangan yang sehat, pentingnya menabung, serta investasi pada instrumen keuangan yang legal dan berizin.
Selain itu, peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai berbagai modus penipuan dan investasi ilegal yang marak terjadi di era digital. Materi tersebut diberikan untuk meningkatkan kemampuan PMI dalam mengenali dan menghindari berbagai bentuk kejahatan keuangan yang dapat merugikan mereka.
Dalam kesempatan tersebut, OJK Provinsi Kalimantan Tengah turut memperkenalkan Buku Saku Literasi Keuangan bagi PMI dan Keluarga yang telah diluncurkan pada November 2025. Buku tersebut diharapkan menjadi panduan praktis bagi PMI dan keluarganya dalam mengelola keuangan secara berkelanjutan dan terencana.
“Literasi keuangan bagi PMI tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengatur uang, tetapi juga merupakan upaya perlindungan diri. PMI yang terliterasi dengan baik akan lebih mampu mengambil keputusan keuangan yang tepat, terhindar dari jeratan aktivitas keuangan ilegal, serta dapat memanfaatkan hasil kerjanya untuk membangun masa depan yang lebih sejahtera bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat,” terang Ika.
Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber lain dari bidang kesehatan mental dan keamanan siber, yakni Dokter Puskesmas Buminabung Muhammad Sandi Setiawan serta pakar keamanan siber PTPN Group Fatikho Kautsar. Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan peserta terkait pengelolaan gaji, perlindungan data pribadi, hingga cara menjaga kesehatan mental selama bekerja di luar negeri.
Melalui kegiatan tersebut, OJK berharap PMI semakin siap menghadapi tantangan di era digital, memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang lebih baik, serta mampu melindungi diri dari berbagai bentuk penipuan dan aktivitas keuangan ilegal. Pembekalan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan PMI sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan oleh pekerja migran dan keluarganya. (Red/ADV)
