Maryani Sabran Tekankan Kolaborasi Semua Pihak untuk Percepat Perbaikan Jalan Nasional di Kalteng

PALANGKA RAYA – Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Maryani Sabran, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam menangani kerusakan jalan nasional yang masih terjadi di sejumlah wilayah.

Menurutnya, permasalahan infrastruktur jalan tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak, melainkan membutuhkan kerja sama dan komitmen bersama.

Perhatian terhadap kondisi jalan nasional kembali mengemuka setelah warga Desa Hajak, Kabupaten Barito Utara, melakukan perbaikan jalan secara swadaya. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap fasilitas umum yang menjadi kebutuhan utama dalam menunjang aktivitas sehari-hari.

Maryani mengatakan, kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan karena jalan merupakan urat nadi perekonomian daerah.

Infrastruktur yang baik akan mendukung kelancaran distribusi barang, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta mobilitas masyarakat secara umum.

Ia menjelaskan bahwa meskipun status jalan nasional berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan penanganan melalui koordinasi yang berkelanjutan.

“Perbaikan jalan nasional memang menjadi kewenangan pemerintah pusat, tetapi kepala daerah harus aktif berkoordinasi. Paling tidak ada sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan jalan yang rusak,” ujar Maryani, Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, komunikasi yang intensif dengan kementerian maupun instansi terkait perlu terus dilakukan agar usulan perbaikan jalan dapat masuk dalam skala prioritas pembangunan.

Dengan demikian, kebutuhan masyarakat di daerah dapat segera mendapatkan perhatian.

Di samping itu, Maryani menilai penanganan sementara terhadap kerusakan ringan perlu dilakukan untuk mengurangi risiko kecelakaan. Jalan berlubang maupun kerusakan pada titik-titik tertentu dapat segera diperbaiki secara darurat sambil menunggu perbaikan permanen.

“Kalau hanya spot-spot jalan yang berlubang dan rusak, sebenarnya bisa saja ditangani sementara. Jangan semua harus menunggu anggaran pusat turun. Sambil menunggu proses berjalan, kita bisa mencari solusi bersama,” katanya.

Politisi tersebut juga menyoroti peran perusahaan yang beroperasi di daerah.

Ia berharap perusahaan dapat memaksimalkan program CSR untuk membantu memperbaiki infrastruktur yang terdampak aktivitas operasional mereka, terutama pada ruas jalan yang sering dilalui kendaraan berat.

Menurut Maryani, kontribusi dunia usaha dalam pembangunan daerah merupakan bagian dari tanggung jawab sosial yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.

“CSR harus dilaksanakan, terutama untuk memperbaiki spot-spot jalan yang mereka lewati dalam aktivitas operasionalnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, tingginya mobilitas kendaraan bertonase besar, termasuk angkutan hasil tambang dan perkebunan, menjadi salah satu faktor yang mempercepat kerusakan jalan.

Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk menjaga kondisi infrastruktur agar tetap dapat digunakan secara aman dan berkelanjutan.

Lebih jauh, Maryani mengingatkan bahwa persoalan jalan rusak bukan hanya terkait kenyamanan, tetapi juga menyangkut keselamatan pengguna jalan. Kondisi jalan yang tidak layak dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

“Banyak kecelakaan terjadi akibat kondisi jalan yang rusak. Ini persoalan sederhana, tetapi menyangkut keselamatan masyarakat. Jangan sampai pejabat nyaman naik mobil, sementara masyarakat harus menghadapi risiko setiap hari di jalan,” tegasnya.

Ia berharap seluruh pihak dapat mengesampingkan kepentingan sektoral dan lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat. Dengan koordinasi yang baik, menurutnya, berbagai persoalan infrastruktur dapat ditangani lebih cepat dan efektif.

Maryani menegaskan bahwa aspirasi masyarakat terkait perbaikan jalan harus menjadi perhatian bersama agar pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan warga di seluruh wilayah Kalteng.

“Semua pihak harus berkoordinasi dan bergotong royong agar persoalan jalan rusak bisa segera ditangani demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (adv)

Jumlah Pengunjung 7