BALIKPAPAN – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur bertema “Sinergi Daerah Penghasil Sumber Daya Alam untuk Menggali Potensi Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan, Kehutanan, dan Perkebunan Guna Penguatan Fiskal Daerah”.
Rakor yang dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud ini berlangsung di Borneo Ballroom Hotel Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Rabu (9/7/2025). Kegiatan ini dihadiri sejumlah gubernur dari provinsi penghasil sumber daya alam (SDA) di Indonesia.
Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antar pemerintah daerah dalam upaya menciptakan kemandirian fiskal melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan.
DBH sendiri merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah dengan persentase tertentu untuk mendukung kebutuhan pembangunan.
Usai rakor, Edy Pratowo menilai forum ini sebagai langkah positif untuk mendorong peningkatan penerimaan DBH bagi daerah penghasil SDA.
“Ini sangat baik untuk memaksimalkan capaian DBH dari tiga sektor tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, selama ini Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masuk ke pusat cukup besar, namun alokasi DBH ke daerah penghasil masih relatif kecil.
Karena itu, melalui rakor ini diharapkan ada komitmen bersama untuk mendorong pemerintah pusat agar lebih proporsional dalam pembagian DBH.
“Dengan DBH dari tiga sektor itu, daerah penghasil akan lebih mampu mendorong kemandirian fiskal,” tegasnya.
Edy juga mengungkapkan, Pemerintah Provinsi kini tak bisa hanya mengandalkan dana transfer pusat, apalagi dalam situasi efisiensi anggaran.
Ia berharap DBH dapat menjadi solusi nyata untuk mendukung pembangunan di daerah.
“Untuk Kalteng sendiri, ada dana kurang bayar DBH tahun 2023 sekitar Rp625 miliar lebih, serta dana rekon 2024 yang belum cair sekitar Rp300 miliar lebih. Kalau ini terealisasi, totalnya hampir Rp1 triliun. Dana itu bisa menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (red/adv)
