PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) menggelar Workshop Pengintegrasian Gender ke Dalam Dokumen Kebijakan bagi kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, pada Selasa (9/9/2025).
Workshop dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Hamka, yang mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung.
Dalam sambutan tertulisnya Sekda menegaskan bahwa pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi pembangunan nasional yang wajib dijalankan seluruh perangkat daerah.
“Pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan nasional yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Karena itu, setiap perangkat daerah harus memasukkan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, wilayah, dan kondisi sosial ekonomi sebagai landasan penyusunan kebijakan.
Menurutnya, kebijakan yang responsif gender hanya dapat diwujudkan jika didukung oleh data yang akurat sehingga hasil pembangunan bisa dirasakan secara adil dan setara oleh seluruh masyarakat.
Ia menambahkan, keberhasilan PUG tidak mungkin dicapai oleh satu perangkat daerah saja.
“Kunci keberhasilan PUG adalah kolaborasi. Semua harus bersinergi, saling melengkapi, dan saling mendukung,” tandasnya.
Sementara itu, Pengawas Perempuan dan Anak DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, Ricko Brilyanu, dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan workshop ini adalah meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan tentang integrasi gender dalam dokumen kebijakan pembangunan daerah, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta mendorong percepatan pencapaian indikator pembangunan gender.
“Melalui workshop ini, kita ingin memastikan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat yang adil dan setara bagi seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya,” ujarnya.
Ricko menambahkan, kegiatan ini diharapkan menghasilkan sejumlah capaian, di antaranya peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep kesetaraan gender, tersusunnya rencana tindak lanjut di setiap kabupaten/kota, serta meningkatnya komitmen pimpinan daerah dalam mendukung kebijakan responsif gender.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap workshop ini tidak hanya menjadi forum berbagi pengetahuan, tetapi juga melahirkan gagasan yang konstruktif serta memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender di seluruh kabupaten/kota.
Dengan demikian, integrasi perspektif gender dapat berjalan lebih sistematis, terukur, dan berkelanjutan demi kemajuan pembangunan daerah. (red/adv)
