DPRD Kalteng Soroti Kelangkaan BBM di Barito Utara, Pertamina Diminta Bertindak Cepat
Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua II DPRD Kalteng, M Ansyari.
PALANGKA RAYA – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Kabupaten Barito Utara selama hampir satu pekan terakhir mendapat sorotan tajam dari DPRD Kalimantan Tengah.
Situasi antrean panjang di sejumlah SPBU membuat aktivitas warga terganggu dan menimbulkan keresahan.
Wakil Ketua II DPRD Kalteng, M Ansyari, meminta PT Pertamina segera mengambil langkah cepat untuk menstabilkan distribusi BBM di wilayah tersebut.
Ia menyampaikan kekhawatirannya bahwa keterlambatan penanganan dapat memperburuk keadaan.
“Kita meminta distribusi BBM di Muara Teweh dan wilayah lain di Barito Utara dapat segera normal kembali,” ujar Ansyari, belum lama ini.
Saat kunjungan kerjanya ke Barito Utara, Ansyari menemukan bahwa kelangkaan terutama terjadi pada jenis Pertalite dan Pertamax.
Selain itu, mulai muncul indikasi keterbatasan pasokan gas LPG di beberapa titik, sehingga menambah tekanan terhadap masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa kelangkaan ini diduga kuat dipicu keterlambatan pengiriman kapal tanker menuju Banjarmasin, yang menjadi jalur distribusi utama sebelum BBM dialirkan ke berbagai kabupaten di Kalteng.
“Memang ada keterlambatan kapal tanker, tetapi kini distribusi sudah berjalan dan sedang dipercepat,” ungkapnya.
Untuk mengatasi kondisi darurat tersebut, setiap jenis BBM sudah mendapatkan alokasi awal sekitar 8 kiloliter (KL).
Jika tidak ada hambatan, alokasi ini direncanakan meningkat menjadi 16 KL dalam beberapa hari mendatang demi memenuhi kebutuhan warga.
Ansyari juga menyoroti pentingnya pemerataan distribusi ke seluruh SPBU agar tidak terjadi penumpukan antrean di satu lokasi saja.
“Distribusinya harus merata. Jangan sampai hanya satu SPBU yang menerima pasokan, sementara yang lain kehabisan. Ini untuk menghindari antrean panjang,” jelasnya.
Selain itu, ia mengingatkan pemerintah daerah melalui Disperindag Barito Utara agar meningkatkan pengawasan guna mencegah potensi penyimpangan seperti pengalihan BBM ke pihak tertentu atau penjualan di luar jalur resmi.
“Kalau ada oknum yang bermain, harus ditindak. Pertamina juga perlu bekerja sama dengan aparat hukum agar distribusi tetap tepat sasaran,” tegasnya.
Meskipun penyebab pasti kelangkaan masih menunggu penjelasan resmi dari Pertamina, Ansyari mengimbau masyarakat tetap tenang dan menanti proses normalisasi.
