Sosialisasi Ranwal RKPD 2027, BAPPERIDA Kalteng Mantapkan Arah Pembangunan Daerah
Sebarkan artikel ini
Plt Sekda Kalteng, Leonard S Ampung.
PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) melaksanakan Sosialisasi dan Koordinasi Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2027.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Senin (19/1/2026).
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang juga Kepala BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, membuka kegiatan tersebut dan menekankan pentingnya kesamaan persepsi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, penyelarasan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci agar program yang dirancang dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Leonard menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai tema pembangunan, mekanisme penyusunan Ranwal RKPD, kamus usulan, serta prioritas dan sasaran pembangunan.
Dengan demikian, setiap perangkat daerah dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) secara terintegrasi dan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Ia menjelaskan, Ranwal RKPD berfungsi sebagai penghubung antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan proses penganggaran tahunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dokumen ini juga menjadi pedoman utama bagi perangkat daerah dalam memastikan konsistensi program, kegiatan, dan target kinerja.
Lebih lanjut, Leonard mengungkapkan bahwa Ranwal RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027 disusun berdasarkan tema RPJMD 2025–2029, yaitu Peningkatan Skala Aktivitas Ekonomi Daerah dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.
Tema tersebut menjadi landasan dalam menetapkan delapan prioritas pembangunan yang difokuskan pada percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Adapun prioritas pembangunan meliputi pelaksanaan Program Prioritas Kartu Huma Betang Sejahtera, pembangunan infrastruktur jalan dan revitalisasi lintas kota, serta pengembangan kawasan khusus Delta Kalteng Ekonomi Eksklusif.
Selain itu, pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada pemberdayaan keunggulan lokal berbasis kearifan budaya, penguatan kesejahteraan dan harmoni sosial masyarakat pedesaan, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan agar akses masyarakat semakin merata.
Dalam rangka menjaga kualitas dan konsistensi perencanaan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah merumuskan sebanyak 80 Kamus Usulan yang menjadi acuan dalam penyusunan pokok pikiran DPRD, aspirasi masyarakat, serta usulan dari pemerintah kabupaten dan kota.
Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perencanaan sekaligus memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan.
Leonard juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Daerah serta Instruksi Kepala BAPPERIDA sebagai pedoman teknis pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah.
Pedoman tersebut diharapkan mampu membantu perangkat daerah dalam menelaah dan merumuskan program pembangunan secara lebih terstruktur dan sesuai dengan ketentuan.
Ia berharap melalui kegiatan ini dapat terbangun komunikasi yang lebih intensif serta lahir masukan yang konstruktif untuk menyempurnakan Ranwal RKPD.
Partisipasi aktif seluruh peserta dinilai penting agar perencanaan pembangunan yang dihasilkan benar-benar adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan ke depan.
“Dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi yang kuat, kita optimistis Kalimantan Tengah dapat terus bergerak menuju daerah yang maju, bermartabat, dan berkelanjutan,” tutup Leonard. (red/adv)
