Leonard Ajak Pemangku Kepentingan Perkuat Kolaborasi Pembangunan Kalteng
Sebarkan artikel ini
PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Bapperida Kalteng, Palangka Raya, Senin (2/2/2026).
Konsultasi publik dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung yang juga menjabat sebagai Kepala Bapperida Kalteng.
Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa penyusunan RKPD merupakan tahapan penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Leonard menyampaikan bahwa RKPD tidak sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen strategis untuk memastikan pembangunan daerah berjalan terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Melalui RKPD, kita memastikan setiap program dan kegiatan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan, pembukaan lapangan kerja, penguatan ekonomi daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 disusun berdasarkan Tema Pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029, yakni Peningkatan Skala Aktivitas Ekonomi Daerah dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.
Tema tersebut, lanjutnya, masih dapat disempurnakan dalam forum Musrenbang sepanjang tetap konsisten dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah.
Untuk mendukung tema tersebut, Pemprov Kalteng menetapkan delapan fokus prioritas pembangunan. Di antaranya pelaksanaan Program Kartu Huma Betang Sejahtera, penguatan potensi lokal berbasis kearifan budaya dalam semangat Belom Bahadat, pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, revitalisasi lintas kota, serta pengembangan kawasan Delta Kalteng Ekonomi Eksklusif.
Selain itu, prioritas juga diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, pelatihan kewirausahaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pemerintah juga menaruh perhatian pada peningkatan mutu pendidikan melalui program pendidikan gratis dan insentif bagi tenaga pendidik, serta peningkatan layanan kesehatan agar lebih merata dan mudah diakses masyarakat.
“Peningkatan tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan tahun 2027,” jelas Leonard.
Melalui forum konsultasi publik ini, Leonard berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan masukan yang konstruktif guna menyempurnakan dokumen perencanaan.
Ia menilai keterlibatan aktif berbagai pihak akan memperkuat kualitas perencanaan dan memastikan pembangunan berjalan efektif serta berkeadilan.
Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar seluruh tahapan perencanaan dapat berjalan selaras dan terintegrasi.
“Kami berharap forum ini menjadi ruang kolaborasi untuk menyatukan visi dalam mewujudkan Kalimantan Tengah yang Bermartabat, Berkah, Maju, dan Berkelanjutan,” pungkasnya. (red/adv)
