37 Ribu Siswa Jadi Sasaran, Pemprov Kalteng Finalisasi Skema Baru Sekolah Gratis 2026
Sebarkan artikel ini
PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memfinalisasi implementasi program Kartu Huma Betang, khususnya pada sektor pendidikan melalui penguatan program Sekolah Gratis.
Program unggulan Gubernur Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo tersebut diarahkan untuk memastikan akses pendidikan tetap terjangkau bagi masyarakat kurang mampu di tengah penyesuaian anggaran daerah.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan mengemban dua program strategis dalam Kartu Huma Betang, yakni Sekolah Gratis dan Kuliah Gratis. Keduanya menjadi instrumen utama dalam mendukung pemerataan pendidikan di Kalteng.
Dalam rapat koordinasi bersama seluruh kepala sekolah se-Kalimantan Tengah yang dilaksanakan secara daring belum lama ini, Reza menjelaskan bahwa kebijakan sekolah gratis sejatinya telah berjalan, terutama bagi siswa dari keluarga tidak mampu.
Ia mengapresiasi sekolah-sekolah yang telah lebih dahulu menggratiskan biaya pendidikan tanpa memungut BPP, meskipun menghadapi keterbatasan dukungan operasional.
Namun, ia mengakui adanya penyesuaian kebijakan akibat penurunan anggaran. Dari sebelumnya sebesar Rp2,3 triliun, anggaran Dinas Pendidikan kini menjadi sekitar Rp1,3 triliun, sehingga terjadi pengurangan hampir Rp1 triliun.
“Dengan kondisi tersebut, kita harus menyusun ulang prioritas agar program tetap berjalan dan menyasar kelompok yang paling membutuhkan,” ujarnya.
Berdasarkan data terakhir, sekitar 37 ribu peserta didik tidak mampu tercatat sebagai penerima manfaat program sekolah gratis, termasuk bantuan seragam.
Dari jumlah itu, sekitar 17 ribu siswa telah padan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial.
Meski demikian, seluruh siswa yang telah terdata tetap akan menerima bantuan sesuai kebijakan pemerintah daerah.
Sebagai bagian dari evaluasi program, Pemprov Kalteng akan menerapkan skema penyaluran bantuan melalui pembukaan rekening siswa di Bank Kalteng.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi serta memastikan bantuan diterima langsung oleh peserta didik.
Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah daerah mengalokasikan sekitar Rp53 miliar untuk program sekolah gratis. Setiap siswa diperkirakan menerima bantuan antara Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta.
Dari total bantuan tersebut, sebesar Rp500 ribu akan ditransfer langsung ke rekening siswa sebagai uang saku yang dicairkan dalam dua tahap, termasuk pada momen hari besar keagamaan dan ulang tahun peserta didik.
Sementara Rp1 juta lainnya diperuntukkan bagi pembelian perlengkapan sekolah melalui merchant yang telah bekerja sama dengan Bank Kalteng.
Dinas Pendidikan saat ini tengah menyusun mekanisme teknis bersama aparat penegak hukum dan pihak perbankan guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan administratif bagi sekolah.
Reza berharap, skema baru ini tidak hanya membantu meringankan beban peserta didik dan orang tua, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha di sekitar sekolah.
Ketentuan teknis program akan dituangkan dalam petunjuk teknis dan surat edaran Kepala Dinas Pendidikan, serta berlaku bagi sekolah negeri maupun swasta sepanjang peserta didik memenuhi kriteria tidak mampu dan telah terdata secara resmi. (red/adv)
