PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Ferry Khaidir, menyerukan agar pemerintah provinsi segera membebaskan status kawasan Hutan Produksi (HP) di Seruyan Tengah.
Ia menegaskan, langkah ini penting untuk membuka ruang pengembangan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.
“Selama status HP belum dibebaskan, kita tidak bisa mengusulkan pengadaan bibit untuk petani lokal,” ujarnya, baru-baru ini.
Ferry juga mengingatkan tentang konflik agraria yang terjadi di wilayah tersebut, termasuk yang melibatkan perusahaan seperti PT BJAP.
Ia menilai, persoalan ini berpotensi menghambat produksi pertanian dan memicu kerugian besar bagi masyarakat.
“Kalau konflik terus berlanjut, petani tidak bisa panen massal, dan akan muncul masalah berkepanjangan. Kebun yang sudah ditanami pun terancam dirampas,” ungkapnya.
Politisi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan II Kotawaringin Timur dan Seruyan ini yakin pemerintah mampu mengambil langkah konkret demi rakyat.
Menurutnya, pembebasan status HP bukanlah hal yang sulit dilakukan jika ada komitmen bersama.
“Apa sih yang tidak bisa dilakukan negara untuk kesejahteraan rakyat? Apalagi masyarakat hanya membuka lahan satu atau dua hektare saja,” tambahnya.
Ia menekankan, penyelesaian masalah ini adalah tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan.
“Kita harus bersama-sama memberikan kepastian hukum bagi petani. Ini pekerjaan rumah kita bersama,” pungkas Ferry. (dam)
