PALANGKA RAYA – Rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyalurkan bantuan pembangunan desa sebesar Rp200 juta hingga Rp500 juta per desa mulai 2026 mendapat dukungan penuh DPRD Kalteng.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, menilai program ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal jika dikelola dengan baik.
“Program ini bukan hanya pembangunan fisik, tapi juga harus diarahkan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat desa. Kalau ini berjalan efektif, dampaknya akan terasa hingga ke tingkat provinsi,” kata Purdiono, Rabu (30/7/2025).
Ia menekankan, pembangunan dari desa adalah langkah strategis untuk pemerataan. “Banyak potensi desa yang bisa dikembangkan. Bantuan seperti ini bisa membuka peluang usaha baru, lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat desa,” ujarnya.
Terkait dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disebut menurun, Purdiono tetap optimistis.
“Itu masih proyeksi. Dengan inovasi dan optimalisasi potensi daerah, PAD bisa meningkat untuk mendukung program ini,” tegasnya.
DPRD Kalteng juga memastikan akan memperkuat pengawasan agar bantuan tepat sasaran.
“Kami akan turun langsung melihat apakah program berjalan sesuai tujuan. Kalau ada hambatan, segera kita koordinasikan dengan pemerintah daerah,” jelasnya.
Selain itu, ia mendorong agar setiap desa penerima bantuan memiliki perencanaan matang.
“Perencanaan harus jelas. Jangan sampai bantuan besar ini hanya menjadi proyek jangka pendek. Harus ada keberlanjutan supaya manfaatnya dirasakan masyarakat dalam jangka panjang,” pungkasnya. (dam)
