Komisi II DPRD Kalteng Dukung Satgas PKH Tertibkan Tambang Bermasalah di Murung Raya
Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Sutik.
PALANGKA RAYA – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sutik, menyatakan dukungannya terhadap langkah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang menertibkan aktivitas tambang batu bara milik PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kabupaten Murung Raya.
Ia menilai, penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan aturan di sektor pertambangan, khususnya apabila ditemukan adanya aktivitas yang tidak lagi memiliki dasar perizinan yang sah.
Menurutnya, kepatuhan terhadap regulasi menjadi hal mendasar yang harus dijunjung oleh setiap pelaku usaha.
“Kalau izin sudah dicabut tapi tetap beroperasi, itu tentu menjadi persoalan. Karena itu langkah satgas sudah sesuai dalam rangka menegakkan aturan,” ujarnya, Jumat (6/2/2026).
Sutik menegaskan, selain penghentian aktivitas di lapangan, proses hukum juga perlu berjalan secara profesional dan terbuka. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap upaya penertiban yang dilakukan pemerintah.
Ia juga mengingatkan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa tebang pilih. Apabila terbukti terjadi pelanggaran, maka sanksi perlu dijatuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Siapapun yang terbukti melanggar harus diproses. Ini bukan hanya soal perusahaan, tetapi soal kepatuhan terhadap aturan dan dampaknya bagi masyarakat serta lingkungan,” katanya.
Lebih lanjut, ia berharap peristiwa tersebut menjadi pembelajaran bagi seluruh perusahaan tambang yang beroperasi di Kalteng agar senantiasa mematuhi regulasi dan memperhatikan aspek lingkungan.
Dengan demikian, investasi dan pembangunan daerah dapat berjalan seiring dengan prinsip tata kelola yang baik.
“Kita ingin iklim usaha tetap kondusif, tetapi harus sejalan dengan aturan yang ada. Itu yang perlu dijaga bersama,” pungkasnya. (dam)
