Rencana Penggabungan Dua Dinas di Kalteng Diharapkan Perkuat Tata Kelola dan Pelayanan Infrastruktur
Sebarkan artikel ini
Sirajul Rahman.
PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berencana menggabungkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan).
Kebijakan tersebut ditempuh sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran sekaligus penataan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Penggabungan dua dinas yang memiliki keterkaitan tugas di bidang infrastruktur, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan ini dinilai dapat memperkuat sinergi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
Dengan struktur yang lebih terpadu, proses koordinasi diharapkan menjadi lebih efektif dan terarah.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Sirajul Rahman, menyampaikan bahwa secara regulasi, gubernur memiliki kewenangan untuk melakukan penataan organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi.
Menurutnya, langkah tersebut sah dilakukan sepanjang tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Menurut pandangan saya, penggabungan ini kita harapkan berfungsi dengan baik dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya, baru-baru ini.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, atas kebijakan yang diambil.
Sirajul menilai, efisiensi anggaran merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan, namun tetap harus dibarengi dengan peningkatan kinerja dan profesionalisme aparatur.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya memastikan transisi kelembagaan berjalan tertib, termasuk penataan sumber daya manusia dan pembagian tugas yang jelas, agar tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.
“Yang utama adalah fungsi pelayanan tetap berjalan optimal dan bahkan semakin baik setelah penggabungan dilakukan,” tandasnya. (dam)
