Junaidi: Posisi Polri di Bawah Presiden Penting untuk Jaga Stabilitas dan Kepastian Hukum
Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi.
PALANGKA RAYA – Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi, menyatakan dukungannya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Ia menegaskan, pengaturan tersebut merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan yang telah ditetapkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, menurutnya, posisi Polri tidak boleh terlepas dari kerangka hukum yang sudah ada.
“Polri harus tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai aturan,” ujar Junaidi, baru-baru ini.
Menurutnya, kejelasan posisi institusional Polri sangat penting dalam menjaga stabilitas nasional, termasuk di daerah.
Dengan berada langsung di bawah Presiden, koordinasi kebijakan keamanan dan penegakan hukum dapat berjalan lebih terarah dan terintegrasi.
Ia juga menilai bahwa dukungan terhadap posisi Polri tersebut merupakan bentuk komitmen dalam menjaga prinsip negara hukum.
Profesionalisme dan independensi aparat kepolisian, lanjutnya, harus terus diperkuat agar mampu menjawab tantangan keamanan yang semakin kompleks.
Selain itu, Junaidi menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian perlu terus dijaga melalui peningkatan pelayanan, transparansi, serta penegakan hukum yang berkeadilan.
Dengan struktur yang jelas dan sesuai konstitusi, diharapkan Polri dapat menjalankan perannya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat secara optimal.
DPRD Kalteng, katanya, akan terus mendukung kebijakan yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan upaya menjaga stabilitas keamanan di daerah maupun nasional. (dam)
